← Kembali ke Berita
Paripurna

DPRD Toraja Utara Setujui Tambahan Ranperda Perangkat Daerah di Luar Propemperda 2026

29 September 2026 · oleh Humas DPRD

Toraja Utara, 28 September 2026 - DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Paripurna Penetapan Tambahan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 pada Senin, 28 September 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Marthen Bida, didampingi Wakil Ketua DPRD Prianto Soma dan anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Bubun Borong. Rapat dihadiri 17 dari 30 anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, antara lain Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, dan para Camat.

Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Stepanus Mangatta, menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada fraksi-fraksi DPRD terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ranperda ini diusulkan sebagai tambahan di luar Propemperda 2026 dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rapat paripurna menyetujui masuknya Ranperda tersebut ke dalam Propemperda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2026. Persetujuan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toraja Utara. Karena waktu yang terbatas, pembahasan Ranperda selanjutnya diserahkan kepada Bapemperda untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman
Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kabupaten Toraja Utara meminta agar Ranperda lain yang sudah masuk Propemperda 2026 terus dilanjutkan sesuai tahapannya, termasuk penyusunan Naskah Akademik bagi rancangan yang belum dibahas. DPRD juga meminta anggaran untuk pembahasan Ranperda dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

DPRD juga menegaskan agar Propemperda Tahun 2027 ditetapkan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, DPRD meminta agar perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib segera dibahas, menyusul adanya perubahan dan penambahan nomenklatur perangkat daerah, termasuk penyesuaian kewenangan Alat Kelengkapan DPRD dalam pembahasan bersama perangkat daerah terkait.

Berita Lainnya