Enam Fraksi DPRD Toraja Utara Setujui Dua Ranperda Pemerintah, Bupati Dukung Ranperda Disabilitas
Toraja Utara, 29 Oktober 2026 - DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara. Agenda rapat meliputi pandangan umum fraksi terhadap dua Ranperda usulan pemerintah daerah, pendapat Bupati tentang Ranperda Inisiatif DPRD mengenai disabilitas, laporan hasil reses, serta penutupan dan pembukaan masa persidangan. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Hermin S. Matandung, didampingi Wakil Ketua DPRD Marthen Bida dan Prianto Soma. Rapat dihadiri 20 dari 30 anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, Persatuan Nasional, dan Amanat Solidaritas. Semuanya mendukung dua Ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Ranperda pertama adalah Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ranperda kedua adalah Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pengelolaan aset, fraksi-fraksi menekankan pentingnya tertib administrasi, inventarisasi dan sertifikasi aset, pemanfaatan aset yang belum produktif sebagai sumber PAD, serta pendataan aset secara digital. Untuk Ranperda Perangkat Daerah, fraksi-fraksi meminta agar perubahan BPBD menjadi Tipe A disertai penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Fraksi Persatuan Nasional juga meminta Bupati mencarikan solusi bagi PPPK yang belum menerima SK perpanjangan.

Bupati menjelaskan bahwa perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pembahasan berikutnya. Menurut Bupati, penataan kelembagaan BPBD bertujuan meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan bencana. Bupati juga menyatakan bahwa penataan PPPK merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Penataan itu akan didasarkan pada kebutuhan dan evaluasi kinerja, dan pemerintah daerah akan memastikan anggaran untuk hak-hak PPPK tersedia.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Komisi I sebagai pemrakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bupati meminta agar Ranperda ini mengatur lebih rinci pendidikan inklusif di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Selain itu, Bupati meminta adanya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Fraksi-fraksi menanggapi pendapat tersebut dengan positif dan sepakat Ranperda ini dilanjutkan ke tahap pembahasan. Fraksi Amanat Solidaritas mendorong penyediaan rumah singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), toilet khusus, kursi roda, serta transportasi umum yang ramah penyandang disabilitas.
Dalam rapat yang sama, anggota DPRD menyampaikan laporan hasil reses di lima daerah pemilihan, yang dilaksanakan pada 12–16 Oktober 2026. Aspirasi masyarakat yang disampaikan antara lain:
Wakil Bupati menanggapi bahwa usulan masyarakat di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanian, UMKM, dan sosial akan dinilai oleh perangkat daerah terkait. Usulan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas 12 Usulan Ranperda, Siap Dibawa ke Paripurna untuk Ditetapkan sebagai Propemperda 2027
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Perangkat Daerah, BPBD Diusulkan Menjadi Tipe A


