← Kembali ke Berita
Umum

DPRD Toraja Utara Terima Tiga Ranperda, Termasuk Ranperda Inisiatif Perlindungan Penyandang Disabilitas

28 Oktober 2026 · oleh Humas DPRD

Toraja Utara, 27 Oktober 2026 - DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara. Agenda rapat adalah penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat dipimpin Ketua DPRD, Hermin S. Matandung, didampingi Wakil Ketua DPRD Marthen Bida dan Prianto Soma. Rapat ini dihadiri 25 dari 30 anggota DPRD, Bupati Toraja Utara, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian, dan para camat.

Bupati Toraja Utara menyampaikan dua Ranperda dari pemerintah daerah. Ranperda pertama mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini dilakukan agar Perda tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Tujuannya adalah membuat pengelolaan barang milik daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberi kepastian hukum dalam penatausahaan, pengamanan, dan pemindahtanganan aset daerah.

Ranperda kedua adalah Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ranperda ini menyesuaikan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025. Dengan perubahan ini, BPBD menjadi Tipe A dan dipimpin oleh Kepala Badan. Sebelumnya, Kepala BPBD dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah, sedangkan tugas sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

Pengumuman
Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara

Selanjutnya, Ketua Komisi I menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Inisiatif DPRD mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ranperda ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ranperda ini juga menjadi bentuk komitmen DPRD untuk menjamin agar hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara setara, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, Ranperda ini mendorong kemandirian, aksesibilitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah:

Berita Lainnya