DPRD dan Pemkab Toraja Utara Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 Senilai Rp1,059 Triliun
Toraja Utara, 30 September 2026 - DPRD Kabupaten Toraja Utara bersama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 30 September 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Marthen Bida, didampingi Wakil Ketua DPRD Prianto Soma dan anggota DPRD Bubun Borong. Rapat dihadiri 21 dari 30 anggota DPRD, Bupati Toraja Utara, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.
Laporan Badan Anggaran dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Mira Bangalino. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2026 naik dari Rp925,06 miliar menjadi Rp1,059 triliun, atau bertambah sekitar Rp134,03 miliar. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp88,5 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp951,44 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19,15 miliar. Adapun belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,073 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja ditutup oleh pembiayaan netto sebesar Rp13,73 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Menurut laporan tersebut, APBD perlu diubah karena beberapa hal. Di antaranya adalah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit BPK-RI, penyelarasan belanja prioritas dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029, serta kebutuhan belanja bagi perangkat daerah yang baru dibentuk. Badan Anggaran juga meminta agar perjanjian kerja bagi PPPK yang kontraknya telah berakhir segera diterbitkan dan gajinya dipastikan terbayar.
Enam fraksi menyampaikan pendapat akhir, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, Persatuan Nasional, dan Amanat Solidaritas. Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap Ranperda tersebut. Fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan, antara lain:
Anggota DPRD lainnya menyoroti beberapa hal. Anggaran pembelian tanah untuk pembangunan terminal sebesar Rp8 miliar diminta didasarkan pada hasil appraisal. Pemerintah juga diminta mematuhi ketentuan pemberian hibah dan menertibkan kegiatan yang mempersempit badan Sungai Sa’dan.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Toraja Utara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan Ranperda tersebut. Bupati menyebutkan bahwa per 29 September 2026, realisasi belanja daerah telah mencapai sekitar 62 persen dan realisasi pendapatan sekitar 74 persen. Pemerintah daerah juga menyatakan bahwa perpanjangan kontrak PPPK sudah dilakukan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga pemadam kebakaran. PPPK di beberapa perangkat daerah lainnya masih dalam tahap evaluasi. Menurut pemerintah daerah, anggaran pembangunan terminal merupakan tindak lanjut atas permintaan Kementerian Perhubungan.
Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas 12 Usulan Ranperda, Siap Dibawa ke Paripurna untuk Ditetapkan sebagai Propemperda 2027
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Perangkat Daerah, BPBD Diusulkan Menjadi Tipe A


