← Kembali ke Berita
Komisi

Komisi II DPRD Toraja Utara Dorong Optimalisasi PAD, Bapenda Siapkan Penagihan Tunggakan Pajak

8 Oktober 2026 · oleh Humas DPRD

Toraja Utara, 7 Oktober 2026 - Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Kerja tentang progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rabu, 7 Oktober 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat dipimpin oleh Koordinator Komisi II, Hermin S. Matandung, dan didampingi Ketua Komisi II, Antonius Semben. Pihak eksekutif yang hadir adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dipimpin Kepala Bapenda Alexander Limbong Tiku, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bapenda menyampaikan bahwa upaya mengoptimalkan PAD masih perlu dibahas bersama sejumlah perangkat daerah. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bapenda pun meminta Komisi II memanggil perangkat daerah tersebut untuk membahas cara meningkatkan PAD dan kendala yang dihadapi.

Untuk pajak parkir, Bapenda menjelaskan bahwa pemungutan saat ini baru dilakukan di Rumah Sakit Elim. Pemungutan itu dilakukan untuk menagih tunggakan tahun 2024, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, pendataan pajak parkir di Rumah Sakit Pongtiku dan sejumlah pasar modern masih berjalan. Bapenda juga sedang memproses Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan, dan akan memanggil hotel-hotel yang masih menunggak pajak. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bapenda akan memperbarui data Zona Nilai Tanah, data BPHTB, serta data objek dan subjek pajak.

Pengumuman
Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara Banner DPRD Toraja Utara

Komisi II meminta Bapenda menyiapkan data lengkap untuk bahan evaluasi. Data itu meliputi target dan realisasi PAD, upaya peningkatan, kendala di setiap perangkat daerah yang mengelola PAD, serta tunggakan PAD di perangkat daerah, kelurahan, dan wajib pajak. Komisi II juga mengingatkan agar kenaikan target PAD dalam APBD Perubahan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah untuk merealisasikannya. Target yang tidak realistis berisiko tidak tercapai dan bisa mengganggu pembiayaan program serta kegiatan tahun 2026.

Rapat berlangsung pukul 13.40 hingga 15.53 WITA. Rapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa Komisi II dan Bapenda akan bersama-sama mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar penerimaan PAD makin optimal.

Berita Lainnya