Komisi III DPRD Toraja Utara Minta Penertiban PBG dan Penataan Lalu Lintas
Toraja Utara, 8 Oktober 2026 - Komisi III DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat ini membahas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Analisis Dampak Lalu Lintas. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Julianto Mapailey, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Andarias Sulle. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) serta Dinas Perhubungan.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Dinas PUTR bersikap tegas dalam mengawasi penerbitan PBG dan menertibkan bangunan yang belum memenuhi persyaratan izin. Komisi III juga meminta pemerintah daerah mengatur jarak antara pasar modern dan pasar tradisional, yaitu sekitar 500 meter, untuk melindungi usaha para pedagang pasar tradisional. Selain itu, ketersediaan lahan parkir yang memadai harus dipastikan sebelum PBG untuk pasar modern diterbitkan.
Kepada Dinas Perhubungan, Komisi III meminta penataan parkir di ruas jalan yang rawan macet dan penertiban kendaraan yang parkir di badan jalan. Komisi III juga meminta pengaturan antrean kendaraan di SPBU yang selama ini menghambat arus lalu lintas, dengan berkoordinasi bersama pengelola SPBU. Dinas Perhubungan juga diminta mengawasi pemenuhan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada kegiatan pembangunan dan usaha yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Komisi III juga mendorong Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan tambahan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran itu diusulkan untuk dua keperluan. Pertama, pengadaan satu unit mobil derek bagi Dinas Perhubungan untuk menangani kendaraan yang menghambat lalu lintas. Kedua, pengadaan mobil operasional bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggantikan kendaraan yang sudah tidak layak pakai, guna menunjang pelayanan di bidang pariwisata.
Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas 12 Usulan Ranperda, Siap Dibawa ke Paripurna untuk Ditetapkan sebagai Propemperda 2027
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Perangkat Daerah, BPBD Diusulkan Menjadi Tipe A


