Komisi II DPRD Toraja Utara Evaluasi Realisasi PAD 2026, Dorong Penarikan Retribusi dari Wisatawan Mancanegara
Toraja Utara, 9 Oktober 2026 - Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Kerja tentang Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 pada Jumat, 9 Oktober 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Antonius Semben. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Badan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR); Dinas Lingkungan Hidup; serta Dinas Perdagangan.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan bahwa realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2026 belum optimal. Ada beberapa kendala yang disebutkan, yaitu biaya operasional yang terbatas, tenaga di lapangan yang masih sedikit, jumlah kunjungan yang tidak sama di setiap objek wisata, serta faktor musim dan kondisi tertentu yang membuat sejumlah wisatawan mancanegara batal berkunjung. Komisi II pun meminta dinas tersebut mengevaluasi jumlah kunjungan di setiap objek wisata, memperketat pengawasan di lapangan, dan menempatkan petugas yang menguasai bidang pariwisata. Komisi II juga meminta pemerintah mengkaji aturan pemungutan pajak bagi wisatawan mancanegara melalui tempat penginapan. Selain itu, perlu dikaji pemungutan retribusi bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi upacara adat Rambu Solo’. Sejauh ini, tarif Rp35.000 per wisatawan mancanegara hanya dipungut di objek wisata resmi.
Kepada Dinas PUTR, Komisi II meminta pendataan bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk bangunan usaha dan bangunan di tepi sungai. Komisi II juga meminta dibentuknya tim pengawasan dan penertiban PBG yang melibatkan Satpol PP. Selain itu, Dinas PUTR didorong untuk membuat aplikasi digital berisi informasi zona pembangunan, serta menyediakan informasi penyewaan alat berat milik pemerintah daerah yang mudah diakses masyarakat.
Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa retribusi baru dipungut di 5 dari 36 pasar, karena personel yang tersedia hanya 26 orang, termasuk kolektor. Komisi II meminta pemungutan retribusi diperluas ke seluruh pasar, dengan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah. Komisi II juga meminta pasar yang tidak lagi dipakai untuk berdagang didata, agar bisa dipertimbangkan untuk dialihfungsikan.
Untuk persampahan, Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa masyarakat umumnya mau membayar retribusi jika sampahnya diambil langsung dari rumah. Sebaliknya, warga yang membuang sampah sendiri ke Tempat Penampungan Sementara cenderung enggan membayar. Komisi II meminta tarif retribusi sampah, yang saat ini masih sama untuk semua, dievaluasi agar disesuaikan dengan jenis usaha dan volume sampah. Komisi II juga meminta data pembayaran, baik tunai maupun melalui QRIS, dicocokkan kembali. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta menyosialisasikan program pengelolaan sampah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), bantuan Bank Dunia senilai Rp102 miliar, kepada masyarakat.
Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas 12 Usulan Ranperda, Siap Dibawa ke Paripurna untuk Ditetapkan sebagai Propemperda 2027
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Perangkat Daerah, BPBD Diusulkan Menjadi Tipe A


