Pansus DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Penanaman Modal, Sesuaikan dengan Aturan Perizinan Berbasis Risiko
Toraja Utara, 20 Oktober 2026 - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat ini mengundang pemrakarsa dan instansi terkait. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Calviyn Para’pak Tondok, dan dihadiri oleh beberapa pihak berikut:
Tim Penyusun Naskah Akademik menjelaskan bahwa Toraja Utara sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal. Karena itu, Ranperda yang baru perlu memperhatikan latar belakang dan dasar hukum pembentukannya. Isi Ranperda juga perlu ditelaah agar sesuai dengan peraturan terbaru, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Tim juga menyampaikan bahwa perizinan penanaman modal kini dilayani lewat sistem satu pintu berbasis aplikasi. Sistem ini bertujuan mempermudah proses perizinan, memberi kepastian pelayanan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Toraja Utara.
Tim menegaskan bahwa izin penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk penggunaan lahan, status dan peruntukan lahan perlu diperhatikan, terutama lahan milik negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada perusahaan asing. Adapun perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) diajukan melalui Pemerintah Provinsi dengan melibatkan badan pertanahan.
Dalam rapat tersebut, Pansus bersama perangkat daerah pemrakarsa, Bagian Hukum Setda, dan Tim Penyusun Naskah Akademik membahas dan menyempurnakan sejumlah pasal dalam Ranperda. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan selama rapat, dengan memperhatikan kesesuaian isi Ranperda dengan peraturan yang berlaku.
Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas 12 Usulan Ranperda, Siap Dibawa ke Paripurna untuk Ditetapkan sebagai Propemperda 2027
Bapemperda DPRD Toraja Utara Bahas Ranperda Perangkat Daerah, BPBD Diusulkan Menjadi Tipe A


