Komisi II DPRD Toraja Utara Bahas Strategi Optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2027
Toraja Utara, 20 Juli 2026 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, Senin, 20 Juli 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara. Rapat tersebut membahas proyeksi target, potensi, dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara, Antonius Semben, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Dylan Lamma Parura. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap capaian PAD tahun berjalan sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sampai dengan 17 Juli 2026 tercatat sebesar Rp45.350.222.795,91 atau sekitar 52,43 persen dari target PAD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp86,5 miliar.
Komisi II menilai masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan penguatan, antara lain retribusi pelayanan kebersihan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.
Dalam sektor retribusi pelayanan kebersihan, realisasi penerimaan sampai dengan 17 Juli 2026 mencapai Rp824,215 juta dari target Rp2,5 miliar. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk penyediaan tempat sampah dan pengangkutan sampah secara rutin, khususnya pada objek-objek wisata.
Sementara itu, penerimaan pajak reklame tercatat sebesar Rp48,8 juta dari target Rp360 juta. Pemerintah daerah sedang menyusun Peraturan Bupati yang akan menjadi dasar penetapan nilai pajak reklame berdasarkan zona, jenis, dan ketinggian media reklame.
Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, realisasi penerimaan mencapai sekitar Rp399,7 juta dari target Rp2 miliar. Komisi II mendorong perumusan langkah-langkah yang lebih terukur agar potensi penerimaan dari sektor pertambangan dapat dioptimalkan.
Rapat juga menyoroti pajak parkir yang belum mencatatkan penerimaan, meskipun target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp150 juta. Regulasi mengenai pajak parkir masih dalam proses penyusunan Peraturan Bupati. Beberapa objek potensial, seperti area parkir rumah sakit, direncanakan menjadi sasaran pemungutan setelah regulasi tersebut ditetapkan.
Pada sektor pajak air tanah, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp14,25 juta dari target Rp50 juta. Regulasi teknis terkait pajak air tanah juga masih dalam proses penyusunan.
Adapun penerimaan PBB-P2 sampai dengan 17 Juli 2026 mencapai sekitar Rp416 juta dari target Rp3,778 miliar. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut, Badan Pendapatan Daerah mengusulkan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Selain optimalisasi sektor pajak dan retribusi, Komisi II mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara untuk mengembangkan sistem digitalisasi transaksi belanja aparatur sipil negara melalui layanan perbankan digital. Langkah tersebut dinilai berpotensi memperluas basis transaksi daerah dan mendukung peningkatan PAD.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara mengharapkan adanya koordinasi yang lebih kuat antarlembaga, penyempurnaan regulasi, pemutakhiran data objek pajak, serta penerapan sistem digital yang terintegrasi. Upaya tersebut diperlukan agar target PAD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara realistis, terukur, dan berbasis pada potensi ekonomi daerah.
Rapat ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
